WARTAPUBLIK. COM, Pangkalpinang– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung ( Babel) Didit Srigusjaya Pimpin rapat pembahasan berbagai persoalan pendidikan, dengan isu utama terkait Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, Rabu (14/05/25) di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh para Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dalam arahannya, Didit menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak sekolah dalam mencari solusi atas berbagai tantangan dunia pendidikan, terutama yang menyangkut beban biaya pendidikan bagi masyarakat.
“Sekarang ini pertanyaannya, siapa yang akan membiayai Proses Pendidikan seandainya IPP dihapus? Apa mungkin d tanggung oleh APBD”? ungkap Didit.
Ia mengatakan, saat ini hampir 250 honorer yang mengunakan dana IPP. Jika dana diberhentikan perlu kejelasan.
“Maka sepakat kita suruh kaji oleh Inspektorat, dinas pendidikan sehingga nanti 2026-nya mampu tidak APBD untuk membayar daripada Operasional Sekolah di luar APBN dan APBD itu, ” jelas .
Diakhir wawancara, Didit menyebut, asumsi kebutuhan anggaran untuk menggaji tenaga honor tersebut bisa mencapai Rp50 miliar per tahun. ( Hary)
