WARTAPUBLIK.COM, Tanjungpandan– Pelayanan dasar berupa kesehatan serta pendidikan menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan dalam agenda reses DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Anggota DPRD Babel H Taufik Mardin melaksanakan reses masa sidang II tahun sidang I Tahun 2025 di Kelurahan Paal Satu bertempat rumah Sri Purwanti, Jalan Bintara RT 12 RW 09 Sabtu (17/5/2025).
“Tadi banyak yang disampaikan masyarakat terutama tentang pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial masyarakat,” kata Anggota DPRD Babel H. Taufik Mardin.
Menurut Taufik, pelayanan dasar itu tentu harus menjadi perhatian bersama terutama dalam membantu masyarakat itu.
Sehingga, kedepan pelayanan yang masih kurang baik itu bisa menjadi lebih baik dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Untuk sisi anggaran nanti akan kita bicarakan dengan OPD terkait di Provinsi, seperti masalah kekurangan guru dan kemarin ada timbul masalah Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) yang harus diselesaikan,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu, menambahkan terkait bidang kesehatan yakni masih kekurangan tenaga dokter spesialis yang sangat dibutuhkan seperti jantung, bedah saraf dan lainnya.
“Itu hal sangat vital yang harus kita siapkan untuk memberikan pelayanaan kepada masyarakat, itu menjadi keluh kesah masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga ada yang menyampaikan program beasiswa pendidikan untuk siswa kurang mampu, agar ada peninjauan kembali terkait sasaran penerima bantuan itu.
“Harus ada evaluasi, sesuai kewenangan masing-masing bisa memperbaiki sasaran beasiswa pendidikan yang ada terutama bantuan pendidikan dari pusat,” Anggota Komisi IV DPRD Babel itu.
Kemudian, ia menyebutkan, untuk mengenai dukungan pendidikan bahwa di Beltim direncanakan dibangun sekolah unggulan Garuda. Selain itu, mereka juga mendorong hadirnya juga program Sekolah Rakyat di Belitung dan Beltim, guna membantu memutus mata rantai garis kemiskinan di Pulau Belitung.
“Sekolah rakyat itu semua biaya sekolahnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat nantinya,” tandasnya. (*)
