WARTAPUBLIK.COM, Pangkalpinang – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Plt. Asisten Pemerintahan Juhaini, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (4/6/2025). Rakor ini berlangsung di Smart Room Center Pemkot Pangkalpinang.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Menuju Bangsa Gizi (MBG). Fasilitas ini nantinya akan dimanfaatkan untuk memasak dan menyalurkan makanan bergizi kepada anak sekolah dan kelompok masyarakat tertentu.
“Lahan ini bisa milik pemda ataupun desa, yang penting sesuai regulasi. Nantinya akan dipinjamkan kepada Badan Gizi Nasional untuk pembangunan dapur umum,” jelas Tomsi.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan minimal tiga lokasi lahan MBG di setiap kabupaten/kota. Selain itu, Tomsi menyoroti belum lengkapnya regulasi terkait program pembangunan tiga juta rumah di 10 kabupaten/kota.
“Saya minta kepala daerah segera menetapkan Perkada pembebasan BPHTB dan retribusi PBG,” tegasnya.
Terkait program Koperasi Merah Putih, Tomsi menyebut pelaksanaan sudah mencapai 93,58 persen, namun masih banyak koperasi yang belum memiliki akta notaris. Ia menegaskan bahwa koperasi tanpa dokumen notaris dianggap tidak sah dan tidak berhak menerima bantuan.
“Silakan dicek kembali. Koperasi Merah Putih akan di-launching pada 12 Juli 2025,” ucapnya.
Selain itu, Tomsi juga menyoroti program pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan SMA Unggul Garuda (SUGAR). Ia berharap kedua program tersebut mendapat perhatian serius dari pemda.
“Jangan sampai masyarakat baru berobat ketika sudah sakit berat. Program ini harus aktif di tiap puskesmas,” imbaunya.
Dari sisi data statistik, Direktur Statistik Harga BPS Pusat, Windhiarso Ponco Adi P, melaporkan bahwa terjadi deflasi nasional sebesar -0,37% pada Mei 2025 dibandingkan bulan sebelumnya. Tercatat, 31 provinsi mengalami deflasi dan 7 provinsi mengalami inflasi, dengan 136 kabupaten/kota mengalami deflasi dan 14 lainnya mengalami inflasi.
Respons Pemkot Pangkalpinang
Menanggapi arahan Sekjen Kemendagri dan BPS, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, menyampaikan bahwa Pemkot telah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwako) terkait program pembangunan tiga juta rumah.
“Sudah kita siapkan perwakonya,” ujar Juhaini.
Ia juga memastikan program Koperasi Merah Putih telah melalui rapat musyawarah khusus di tiap kelurahan. Pemkot telah menganggarkan dana untuk keperluan legalitas koperasi agar dapat mengikuti proses hingga peluncuran nasional.
Mengenai program Sekolah Rakyat, Pemkot akan segera menyiapkan lahan dan menggelar rapat internal bersama Pj Wali Kota dan OPD teknis untuk menindaklanjuti arahan Kemendagri.
“Kami segera bahas agar program ini bisa terlaksana sesuai instruksi pusat,” katanya.
Juhaini juga menyatakan bahwa tingkat inflasi di Pangkalpinang tidak jauh berbeda dengan rata-rata nasional.
“Kondisinya tidak jauh berbeda. Apa pun instruksi pusat, kami siap laksanakan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya ( Hary)
