WARTAPUBLIK.COM, Pangkalpinang– Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyoroti laporan ketidaksesuaian akreditasi Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Ir Soekarno. Menindaklanjuti hal itu, Komisi IV telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen RSUP Ir Soekarno dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Babel.
“Sudah kami kirimkan surat pemanggilan, kami minta penjelasan hari ini,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, Senin (30/6/2025).
Menurutnya, laporan akreditasi yang diterima pihaknya menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, dalam salinan tersebut tidak dijelaskan penurunan akreditasi dari B ke C, melainkan disebutkan ketidaksesuaian status akreditasi.
“Ini yang akan kami klarifikasi. Sampai saat ini kami belum menerima salinan resmi hasil akreditasi itu,” jelas Heryawandi.
Ia berharap tidak ada informasi keliru atau menyesatkan yang disampaikan pihak manajemen RSUP Ir Soekarno terkait status akreditasi, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan standar pelayanan kesehatan masyarakat.
“Yang lebih memahami soal ini tentu pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Mereka harus bertanggung jawab memberikan penjelasan yang jelas kepada publik,” tegasnya.
Meski demikian, Komisi IV menekankan agar polemik akreditasi tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
“Yang paling penting, pelayanan untuk masyarakat tetap berjalan maksimal. Jangan sampai ada yang dirugikan,” pungkasnya. (*)
