WARTAPUBLIK.COM – Lampung Barat – Polemik surat edaran Ketua DPC. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. (APDESI ) Kabupaten Lampung Barat menentukan sepihak kerjasama media, membuat sejumlah besar Peratin merasa keberatan dan terkesan di jadikan sapi perah.
Kepada awak media pada 11- Mei – 2025 salah satu Peratin yang berada di Kecamatan Sukau saat di konfirmasi via WhatsApp mengatakan bahwa secara pribadi merasa keberatan terhadap surat edaran dari DPC APDESI.
“Jujur, secara pribadi kami sangat keberatan akan surat edaran yang mematok angka kerja sama publikasi ke beberapa media sebesar itu.Tahun kemarin saja semua peratin di kecamatan Sukau nombok banyak, ” jelasnya.
Lanjut dikatakan, bahkan ada pj Peratin yang sampai trauma jual mobil dan motor akibat besarnya kebocoran seperti banyaknya pos pos setoran yang tidak bisa di SPJ kan.
Ia menegaskan bahwa, terkait kerja sama dengan beberapa media yang angkanya mencekik leher, sebenarnya itu sudah dari tahun kemarin tapi kami tak berdaya untuk menolak katanya sudah perintah dari atas.
“Kami para Peratin hanya ngikut tidak berani membantah takut dijadikan tumbal, ” katanya.
Diakuinya,tahun kemarin menganggar kan dana publikasi sebesar Rp 20.000.000 ( Dua Puluh Juta) di bagi ke beberapa media salah satunya yang agak besar ada dua jenis media yaitu, media Rdr Rp 10 Juta, media streaming TV Lampung juga , Pokja Rp 5 juta, dan lain lain.
“Alhasil nombok besar, di tambah setoran sana sini alhasil rata rata tiap Peratin nombok di atas Rp. 45.000.000 – 60.000.000 per pekon bahkan ada Pj Peratin sampai sakit sakitan sebelum menjadi Pj Peratin dia punya motor, mobil dan sapi sekarang motor dan mobil serta sapi nya habis semua di jual kerena nombok, setau saya kemarin saja dia kasih inspektorat 20 juta, ini mau terulang lagi seperti tahun kemarin, ” ungkapnya.
Seharusnya DPC APDESI kabupaten Lampung Barat dapat menjadi pengayom bagi para Peratin bukannya menjadi perpanjangan tangan oknum pejabat yang mau mengerok dana desa.
“Belum lagi ada instruksi dari Sekcam terkait kasus simpan pinjam perempuan eks PNPM yang kasusnya sudah di limpahkan ke kejaksaan sepertinya kami peratin ini di minta oleh pak sekcam untuk Rapat,” jelasnya.
Hal senada juga di sampai kan oleh salah satu Peratin di kecamatan Batu Ketulis secara pribadi seluruh peratin keberatan dari hasil rapat pengurus DPC APDESI kabupaten Lampung Barat itu yang menetapkan kerja sama publikasi media.
” Terus terang saja, proposal pengajuan kerja sama yang masuk di Pekon saya saja sudah lebih dari 190 proposal kalau di bagi rata saja sebesar 250.000 per media itu saja sudah nombok belum kami harus menyisihkan untuk setoran ke atas apa ngak mumet padahal ADD sekarang di potong sebesar 20% katanya efisiensi belum lagi dianggarkan sebesar 20% untuk di alokasikan ke Bumdes,” keluhannya.
Ia juga menambahkan, untuk pokja tahun kemarin membayar Rp 5 juta.
” Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan media yang tidak kebagian, apakah media yang sudah menerima bisa membeckup pemberitaan media lain, ” katanya.
Justru menurutnya media online ini yang lebih berbahaya, kerena beritanya hitungan detik nyebar ke group WA atau media sosial lainnya.
Terpisah, saat awak media mengkonfirmasi Bulki selaku Kadis pemberdayaan masyarakat Pekon dan begitu juga Sarnada selaku Ketua DPC APDESI Lampung Barat keduanya memilih bungkam tampa memberikan klarifikasi sedikit pun. Setelah dipublikasikan awak media terus melakukan konfirmasi kepihak-pihak terkait. ( Rizlen)
