WARTAPUBLIK.COM, Pangkalpinang – Puluhan perwakilan petani Desa Rias, Bangka Selatan, mendatangi Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/6/2025), guna menyampaikan aspirasi terkait kekhawatiran mereka terhadap dampak perkebunan sawit terhadap irigasi sawah.
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat Banmus DPRD Babel, hadir perwakilan petani, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rias, Komisi II DPRD, Dinas Pertanian Provinsi, BWS, serta instansi terkait lainnya.
Ketua Komisi II, Dody Kusdian, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut. Ia menyebut kekhawatiran warga beralasan karena hutan di hulu sungai yang menjadi sumber air bagi lahan persawahan telah dirambah untuk perkebunan.
“Kami meminta pihak terkait segera menelusuri, jangan sampai pembiaran ini mengganggu ketahanan pangan. Lahan pertanian ini sudah ditetapkan dalam SK Menteri sebagai kawasan pangan, bukan untuk sawit,” tegas Dody.
Ia menambahkan, Komisi II akan bersurat ke Gubernur untuk meminta intervensi langsung guna menyelesaikan tumpang tindih lahan dan persoalan perizinan perkebunan yang masuk ke kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai).
Sementara itu, perwakilan BPD Rias menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima data resmi terkait perusahaan sawit yang beroperasi di sekitar desa. Mereka menduga kebun sawit telah merambah wilayah yang awalnya diperuntukkan sebagai lahan persawahan, termasuk wilayah yang sebelumnya menjadi lokasi program Pajale (Padi, Jagung, Kedelai).
“Kami tidak pernah menerima sosialisasi dari pihak perusahaan. Sumber air untuk sawah kini terancam karena DAS sudah terganggu oleh aktivitas kebun sawit,” ujar perwakilan BPD.
Anggota Komisi II, Rina Tarol, juga menyoroti adanya dugaan pembiaran kerusakan DAS dan penyalahgunaan anggaran oleh Balai Wilayah Sungai (BWS).
“BWS seharusnya bekerja maksimal. Ada anggaran besar, tapi justru tidak menyentuh kebutuhan dasar petani. Kami minta Kejaksaan ikut mengawasi,” kata Rina.
Komisi II DPRD Babel menegaskan akan terus mengawal kasus ini, termasuk mendorong pembentukan tim investigasi lintas lembaga, agar lahan pertanian tetap terlindungi dari alih fungsi yang tidak sesuai peruntukan.
( Hary wartapublik.com)
