WARTAPUBLIK.COM, Pangkalpinang-Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara daring, Senin (14/7/2025). Rapat ini diikuti dari Smart Room Center (SRC) Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini, mewakili Pj Wali Kota, bersama sejumlah kepala OPD.
Kepada wartawan, Juhaini menyampaikan bahwa inflasi Kota Pangkalpinang pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,96 persen (year-on-year), menjadikannya salah satu dari 10 kota dengan inflasi terendah secara nasional.
“Secara month-to-month, inflasi kita hanya 0,02 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. Penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kontribusi 0,68 persen,” jelasnya.
Menurutnya, strategi pengendalian inflasi yang diterapkan mengacu pada prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah konkret yang telah dilakukan antara lain:
Gerakan Pangan Murah pada 4 Juli 2025,
Pemantauan harga pasar di Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kampung Melayu,
Penyaluran cadangan pangan nasional kepada 7.406 kepala keluarga di tujuh kecamatan sebanyak 14,8 ton beras selama dua bulan.
Selain itu, Pemkot juga menyalurkan benih dan sarana produksi untuk 30 Kelompok Wanita Tani (KWT), serta subsidi pupuk bagi pengecer di Tuatunu sebanyak:
5,186 ton urea,
13,2 ton NPK,
5,3 ton pupuk organik.
Selain inflasi, rapat juga membahas progres program nasional pembangunan 3 juta rumah. Untuk Kota Pangkalpinang, kata Juhaini, pemerintah mencatat kemajuan signifikan.
Hingga Desember 2024, terdapat 345 lokasi perumahan di Pangkalpinang, terdiri dari:
301 lokasi perumahan subsidi,
30 lokasi perumahan komersil,
4 lokasi gabungan subsidi dan komersil,
10 lokasi rumah dinas/pemerintah.
Total unit rumah berdasarkan site plan mencapai 21.631 unit, dengan rincian:
16.294 unit telah dibangun,
14.061 unit sudah dihuni.
“Secara keseluruhan, jumlah rumah di Pangkalpinang sebanyak 49.414 unit. Sebanyak 48.075 unit di antaranya tergolong rumah layak huni, dan 1.339 unit lainnya masuk kategori tidak layak huni (RTLH), termasuk 59 unit di kawasan kumuh,” ungkapnya.
Pemerintah juga mencatat backlog kepemilikan sebanyak 12.316 unit dan backlog hunian sebanyak 6.538 unit.
“Dengan capaian tersebut, akses terhadap rumah layak huni di Pangkalpinang mencapai 97,29 persen. Pada 2024, kami telah merealisasikan pembangunan 345 unit rumah. Fokus kami ke depan adalah memperbaiki 1.339 unit RTLH dan menurunkan angka backlog,” jelas Juhaini.
Ia menambahkan, program perumahan akan terus disinergikan dengan target nasional pembangunan 3 juta rumah yang menyasar wilayah pesisir, kelurahan, dan desa.
“Kota Pangkalpinang dinilai aktif dan progresif dalam pelaksanaan program ini,” tutup Juhaini.
( Hary-wartapublik. com)
