Caption Foto : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar audiensi bersama perwakilan penambang dan pelaku perkebunan dari Kabupaten Bangka Barat, Senin (8/9/2025).
PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar audiensi bersama perwakilan penambang dan pelaku perkebunan dari Kabupaten Bangka Barat, Senin (8/9/2025). Pertemuan berlangsung di Ruang Banmus DPRD Babel dan diterima langsung oleh Ketua DPRD, Didit Srigusjaya.
Audiensi ini membahas sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait aktivitas pertambangan dan perkebunan di Bangka Barat.
Salah satu perwakilan masyarakat Bangka Barat, Rahman, mengungkapkan terima kasih kepada DPRD yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Ia menekankan persoalan tambang yang sudah lama terjadi dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.
“Kami merasa banyak terbantu dengan adanya audiensi ini. Sudah lama permasalahan tambang ini terjadi, bahkan berdampak pada anak-anak kami yang seharusnya bisa bersekolah dengan tenang. Harapan kami persoalan ini bisa segera mendapatkan solusi,” ungkapnya.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyampaikan bahwa DPRD akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait tata kelola timah yang lebih baik.
“Satgas pusat sudah menyampaikan bahwa tidak ada lagi razia atau penangkapan terhadap penambang rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk menata tata kelola timah agar negara dan masyarakat sama-sama diuntungkan,” jelas Didit.
Ia juga menyinggung masalah harga timah yang menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan harga yang wajar agar penambang tidak dirugikan.
“Masalah harga memang diakui masih menjadi kendala. Mitra-mitra usaha yang tidak mematuhi aturan tentu akan dievaluasi kinerjanya. Kami minta agar pembayaran kepada penambang dilakukan tepat waktu, tidak ditunda-tunda,” tegasnya.
Rencana Tindak Lanjut DPRD Babel
Dalam audiensi ini, Didit menegaskan DPRD Babel akan mengambil langkah konkret untuk mengawal aspirasi masyarakat. Pihaknya berencana menggelar rapat lanjutan serta kunjungan kerja ke pemerintah pusat.
“Kami akan melibatkan DPRD kabupaten/kota, para bupati, DPR RI hingga DPD RI. Perjuangan ini harus kolektif, bukan hanya di Bangka Belitung. Semua pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Babel akan menyusun rekomendasi resmi sebagai tindak lanjut hasil audiensi. “Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tapi akan kami kawal sampai ke pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat,” pungkas Didit.
( Hary-wartapublik)
