Caption foto: Direktur PT Timah Tbk saat memberikan penjelasan terkait Satgas Halilintar dalam audiensi bersama DPRD Babel di Pangkalpinang, Jumat (13/9/2025).
PANGKALPINANG – Direktur PT Timah Tbk Restu Widiyantoro menyampaikan penjelasan terkait kehadiran Satgas Halilintar dalam audiensi bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (13/9/2025) di ruang Ketua DPRD.
Dalam pertemuan itu, Direktur PT Timah menjelaskan bahwa Satgas Halilintar merupakan tim yang dibentuk oleh pemerintah pusat .Kehadiran Satgas ini bertujuan membantu PT Timah dalam memperbaiki tata kelola pertimahan dari berbagai aspek.
“Satgas ini baru beberapa hari tiba dan masih dalam tahap orientasi. Tugas utamanya nanti membantu kami memperbaiki pengelolaan, termasuk meningkatkan produksi yang dua tahun terakhir tidak mencapai target,” jelasnya.
Ia menambahkan, PT Timah saat ini fokus pada pembenahan internal. Menurutnya, 80 persen persoalan perusahaan bersumber dari dalam tubuh PT Timah sendiri.
“Kami akui banyak masalah internal. Oleh karena itu, langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan pembenahan, sembari mencari cara meningkatkan produksi,” katanya.
Lebih jauh, Direktur PT Timah memaparkan bahwa kebocoran timah baik dari dalam maupun luar perusahaan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat capaian target produksi. Untuk itu, pihaknya berkomitmen menekan peran kelompok kolektor dan memperkuat sinergi dengan koperasi masyarakat, baik nelayan maupun penambang, agar pengelolaan timah lebih sehat.
“Kami sudah memulai membentuk koperasi sebagai mitra agar masyarakat bisa ikut terlibat langsung. Harapannya, kebocoran bisa ditekan dan pengelolaan lebih profesional,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya menegaskan pentingnya langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pertimahan di Babel.
“Kami menyambut baik adanya Satgas Halilintar yang diturunkan pusat. Harapan kami, keberadaan Satgas ini benar-benar membawa dampak positif, khususnya dalam penertiban pertambangan yang ada dikawasan IUP PT Timah serta pembenahan internal PT Timah. DPRD akan terus mengawal agar semua langkah ini sesuai dengan kepentingan masyarakat Bangka Belitung,” tegas Didit.
Ia menekankan bahwa pengelolaan timah harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.
“Timah ini milik rakyat, maka harus kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Itu komitmen kami,” pungkasnya.
(Hary-wartapublik.com)
