Caption Foto : Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, memimpin rapat dengar pendapat bersama pengusaha sawit di ruang Bamus DPRD Babel, Senin (22/9/2025).
Editor : Haryani : C.IJ, C.PW
Wartapublik.com, Pangkalpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pengusaha perkebunan kelapa sawit se-Babel di ruang Badan Musyawarah (Bamus) kantor DPRD, Senin (22/9/2025).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyampaikan bahwa hampir 80 persen perusahaan sawit hadir dalam pertemuan tersebut. Dari hasil rapat, disepakati pembentukan Forum CSR pada 2026 guna memastikan penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan lebih tepat sasaran dan sesuai aturan.
“Selama ini aspirasi masyarakat yang kami serap, dana CSR perusahaan belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Karena itu, kami mendorong agar CSR diprioritaskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Banyak masyarakat ingin kuliah tapi tidak memiliki biaya, maka CSR diharapkan bisa membantu,” kata Didit.
Didit menjelaskan, sesuai peraturan daerah, perusahaan wajib menyalurkan 1–20 persen CSR dari keuntungan bersih. Ketentuan itu juga berkaitan dengan izin usaha perkebunan (IUP) yang mengharuskan perusahaan membangun kebun plasma minimal 20 persen dari total areal untuk masyarakat sekitar.
Ia menambahkan, masih ada ketidaksinkronan antara IUP dan hak guna usaha (HGU) yang sedang dicarikan solusinya oleh perusahaan bersama dinas terkait.
“DPRD akan menjadwalkan rapat lanjutan untuk membentuk Forum CSR Perusahaan Kelapa Sawit. Anggotanya pihak perusahaan sendiri, namun pengawasan tetap melibatkan Forkopimda,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Babel, Dody Kusdian, menegaskan pentingnya transparansi data CSR. Ia meminta setiap perusahaan menyerahkan laporan resmi agar bantuan dapat dipastikan tepat sasaran.
“Banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat CSR. Kami juga menekankan agar sektor pendidikan mendapat perhatian, misalnya melalui program beasiswa bagi warga kurang mampu,” jelas Dody.
Perwakilan PT Gunung Maras Lestari, Lidia Simatupang, menuturkan pihaknya setiap tahun menyalurkan CSR berupa bantuan untuk masyarakat sekitar perusahaan.
“Bantuan yang kami salurkan antara lain sembako saat Idulfitri, hewan kurban, hingga dukungan pembangunan masjid berdasarkan proposal yang masuk. Kalau ada keluhan dari masyarakat, kami siap menerima aspirasi dan menyalurkan CSR sesuai ketentuan. Kami juga mendukung rencana DPRD membentuk Forum CSR agar penyaluran bantuan perusahaan lebih terakomodir,” kata Lidia. (*)
