Caption Foto : Pj Sekda Kepulauan Babel Fery Afriyanto saat membacakan sambutan Gubernur Babel pada Rakor BPJS Kesehatan di Hotel Soll Marina Bangka, Kamis (25/9/2025). Dok : Humas Pemprov.
Editor : Haryani, C.IJ,, C.PW
Wartapublik.com, Pangkalpinang – BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk mempertahankan cakupan dan meningkatkan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan berlangsung di Hotel Soll Marina Bangka, Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Kamis (25/9/2025).
Rakor dibuka oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, dan dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Babel, Fery Afriyanto, mewakili Gubernur Babel Hidayat Arsani, serta bupati/wali kota se-Babel.
Dalam sambutan yang dibacakan Fery, Gubernur Hidayat menyampaikan bahwa Babel telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC), di mana hampir seluruh masyarakat sudah terlindungi melalui program JKN.
“Capaian ini patut kita syukuri dan harus terus dipertahankan agar program JKN tetap berlanjut sesuai harapan,” ujar Fery.
Namun demikian, Fery menegaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi, di antaranya terkait keaktifan peserta, sinkronisasi dan validitas data, kapasitas fiskal daerah, kualitas layanan kesehatan, serta kesadaran dan literasi masyarakat.
Menurutnya, sebagian peserta, khususnya dari segmen mandiri, masih belum aktif membayar iuran meski sudah terdaftar. Kondisi ini berpengaruh terhadap kesinambungan pembiayaan JKN. Selain itu, perbedaan data antara BPJS Kesehatan, Dukcapil, Dinas Sosial, dan pemerintah daerah juga masih ditemukan, sehingga perlu diperkuat agar penyaluran bantuan iuran lebih tepat sasaran.
“Terkait kapasitas fiskal, tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama. Karena itu dibutuhkan strategi bersama agar peserta BPJS yang ditanggung pemerintah tetap terlindungi tanpa membebani APBD secara berlebihan,” jelasnya.
Fery juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan agar layanan JKN berjalan optimal. Sementara dari sisi masyarakat, kesadaran dan literasi tentang program JKN harus terus ditingkatkan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
“Keberhasilan JKN merupakan bagian dari upaya mewujudkan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Karena itu, semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota, harus berkolaborasi mengatasi tantangan ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Babel telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat program JKN, antara lain memperkuat sinergi data antara Dukcapil, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan agar validasi peserta lebih akurat.
“Strategi ini penting untuk memastikan program berjalan optimal. Sosialisasi ke masyarakat harus digencarkan, peran pemda dioptimalkan, dan kualitas pelayanan kesehatan terus ditingkatkan,” tutup Fery.
Sumber : Humas Pemprov Babel
