Caption Foto : Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menghadiri rapat koordinasi Tata Kelola Pertambangan Timah bersama Gubernur Babel dan PT Timah Tbk di Ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Babel, Selasa (30/9/2025).
Editor : Haryani C.IJ,, C.PW
Wartapublik.com, Pangkalpinang — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, meminta PT Timah Tbk memperketat pengawasan terhadap tata niaga timah. Hal ini menyusul ditetapkannya harga beli timah di angka Rp260 ribu per kilogram.
Menurut Didit, langkah tersebut penting untuk mencegah adanya oknum kolektor atau mitra yang membeli timah dengan harga di bawah ketentuan yang telah disepakati.
“Kolektor yang nakal harus diatasi, supaya keputusan di lapangan dapat berjalan lancar sesuai kesepakatan,” tegas Didit usai menghadiri Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambangan Timah di Ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Babel, Selasa (30/9/2025).
Didit menjelaskan, kewenangan penentuan harga beli timah sepenuhnya berada di tangan PT Timah Tbk, bukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Saya baru pulang dari Kementerian ESDM menanyakan soal harga. Ternyata yang menentukan harga bukan Kementerian, tetapi PT Timah, termasuk untuk IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat),” ujarnya.
Sebelumnya, PT Timah Tbk menyatakan komitmennya membeli timah dari masyarakat dengan harga Rp260 ribu per kilogram untuk timah dengan kadar SN 100 persen. Sementara itu, untuk timah dengan kadar SN 70 persen, harga yang disepakati berkisar Rp110 ribu hingga Rp130 ribu per kilogram dalam kondisi basah.
Meski demikian, Didit menegaskan bahwa seluruh kebijakan harga tetap menjadi domain PT Timah. “Soal harga itu ranah PT Timah. Kami bersama gubernur hanya memperjuangkan secara global agar tata kelola pertambangan berjalan sesuai regulasi dan menguntungkan masyarakat,” pungkasnya.
Sumber : Humas
