Caption Foto : Wakil Ketua DPRD Babel Beliadi memimpin pengucapan sumpah/janji PAW Anggota DPRD dari Fraksi PKS, dr. Zarril Khifarri, menggantikan Akhsan Visyawan, di ruang Mahligai Kantor Gubernur Babel, Senin (6/10/2025).
Penulis : Haryani, C.IJ,, C.PW
Wartapublik.com, Pangkalpinang— DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Babel masa jabatan 2025–2029, Senin (6/10/2025) di ruang Mahligai Kantor Gubernur Bangka Belitung.
Dalam rapat tersebut, dr. Zarril Khifarri resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Babel menggantikan Akhsan Visyawan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babel Beliadi, didampingi para wakil ketua dan anggota DPRD, serta dihadiri oleh perwakilan Penjabat Gubernur Babel, unsur Forkopimda, pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel, dan tamu undangan lainnya.
Beliadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pengabdian Akhsan Visyawan selama menjabat sebagai anggota dewan, sekaligus menyambut kehadiran dr. Zarril Khifarri sebagai bagian dari lembaga legislatif Babel.
“Pergantian antar waktu merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik dan pemerintahan. Kami berharap saudara dr. Zarril Khifarri dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan aspirasi masyarakat yang telah diemban sebelumnya,” ujar pimpinan sidang.
Sementara itu, dr. Zarril Khifarri usai pengucapan sumpah mengungkapkan rasa syukur atas amanah yang diterimanya. Ia berkomitmen untuk bekerja maksimal memperjuangkan kepentingan masyarakat Bangka Belitung.
“Ini bukan sekadar jabatan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Babel,” kata dr. Zarril.
Usai prosesi pengucapan sumpah/janji, acara dilanjutkan dengan penyampaian hasil reses masa sidang III tahun sidang I DPRD Provinsi Babel, yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
