Caption Foto : Rombongan DPRD Babel bersama Dinas Pertanian Babel saat melakukan audiensi dengan Kementerian Pertanian RI membahas persoalan irigasi di Bangka Selatan, Kamis (9/10/2025).
Editor : Haryani, C.IJ,, C.PW
Wartapublik.com, Jakarta — Permasalahan irigasi dan aliran air sawah di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Dinas Pertanian Babel bertolak ke Jakarta pada Kamis (9/10/2025) untuk menyampaikan langsung aspirasi para petani kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Babel menyampaikan laporan terkait kerusakan jaringan irigasi serta gangguan pada sumber air baku di beberapa wilayah sentra pertanian, seperti Desa Pergam, Serdang, Rias, dan Fajar Indah di Kabupaten Bangka Selatan. Kondisi ini dinilai telah mengancam produktivitas pertanian karena pasokan air ke lahan sawah semakin berkurang.
Wakil Ketua II DPRD Bangka Selatan, Rusi Sartono, menegaskan bahwa persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Daerah resapan air di sekitar sumber irigasi kini mulai rusak akibat perambahan. Akibatnya, debit air yang mengalir ke sawah berkurang drastis. Kalau ini terus dibiarkan, sawah di Pergam, Serdang, dan Rias bisa terancam gagal panen,” ujar Rusi kepada Wartapublik.com, Jumat (10/10/2025).
Politisi Partai Gerindra itu meminta agar Kementerian Pertanian turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya.
“Kami mohon perhatian khusus dari Kementerian Pertanian. Kalau perlu, turun langsung melihat kondisi di lapangan. Jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, maka para petani di Pergam dan Serdang akan menghentikan kegiatan menanam padi,” tegasnya.
Menurutnya, para petani sudah kelelahan menghadapi situasi yang terus memburuk akibat rusaknya sumber air.
“Percuma mereka menanam kalau airnya tidak ada. Sumber air baku terus terganggu oleh aktivitas perambahan hutan dan pembukaan lahan. Bahkan seluruh bantuan alsintan, pupuk, pestisida, serta benih dari pemerintah pusat akan kami kembalikan, karena semua itu tak berguna tanpa air,” ucap Rusi.
Rusi menilai, persoalan ini bukan hanya menyangkut ketersediaan air, tetapi juga menyangkut keberlanjutan hidup petani dan ketahanan pangan daerah. Ia berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui program rehabilitasi jaringan irigasi dan perlindungan daerah tangkapan air di kawasan hulu.
“Masalah ini bukan sekadar soal air, tapi soal masa depan petani kita. Kalau air terganggu, otomatis ketahanan pangan ikut terancam,” tambahnya.
Selain membahas kerusakan irigasi, pertemuan itu juga menyinggung persoalan sumber air baku, daerah resapan air, serta peran dan kewajiban perusahaan perkebunan dalam menjalankan program CSR (Corporate Social Responsibility) bagi wilayah terdampak.
Pertemuan di Kementan tersebut dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Wakil Ketua Komisi II Ahim, anggota DPRD Babel Rina Tarol dan Elfi, serta Kepala Dinas Pertanian Babel. Mereka menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi petani agar mendapat solusi yang nyata dari pemerintah pusat.
Rusi menutup pertemuan itu dengan harapan agar semua pihak dapat bergerak bersama memperjuangkan nasib petani Bangka Selatan.
“Kami berharap Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan hadir dan mengawal bersama program ketahanan pangan yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.
