Caption Foto :Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin (Udin) tampil perdana dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang didampingi Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Kamis (16/10/25)
Penulis: Haryani, C.IJ,, C. PW
WartaPublik.com, Pangkalpinang – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin (Udin), yang di dampingi Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna untuk pertama kalinya tampil dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (16/10/2025).
Dalam kesempatan perdananya itu, Saparudin menyoroti kondisi defisit anggaran serta menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026 mendatang.
Sidang paripurna keenam masa persidangan I tahun 2025 tersebut mengagendakan tiga hal penting, yakni laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar), penandatanganan nota kesepakatan terhadap Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026, serta sambutan Wali Kota Pangkalpinang terhadap nota kesepakatan tersebut.
Wali Kota Saparudin menyampaikan, apresiasi kepada DPRD yang telah membahas KUA-PPAS dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Ia mengakui adanya penurunan anggaran yang cukup signifikan, terutama dari dana transfer pusat ke daerah, sehingga diperlukan langkah-langkah kreatif untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Kami melihat bahwa anggaran Kota Pangkalpinang untuk tahun 2026 mengalami penurunan yang cukup besar, terutama dari dana transfer. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Pangkalpinang, tetapi juga di banyak daerah lain. Namun kita harus tetap optimistis dan kreatif dalam mengelola keuangan daerah,” ujar Saparudin .
Wali Kota juga menegaskan komitmen Pemkot untuk mengoptimalkan sektor-sektor PAD yang masih memiliki potensi besar, seperti pajak restoran, pajak reklame, retribusi sampah, kompensasi lahan perumahan, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Catatan DPRD menjadi perhatian kami. Pajak restoran dan reklame, retribusi sampah, hingga PBB akan kami optimalkan. Saat ini, baru sekitar 40 persen masyarakat yang memiliki PBB, sisanya akan kami dorong melalui registrasi tanah agar terdata dengan baik,” jelasnya.
Saparudin juga menyinggung implementasi Perda parkir berlangganan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, Pemkot akan memperkuat koordinasi dengan DPRD dalam mengawal pelaksanaan program prioritas tahun 2026.
“Kami berharap dukungan penuh dari DPRD agar sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan baik. Optimalisasi pelayanan publik dan peningkatan PAD menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Wali Kota Pangkalpinang mengajak seluruh perangkat daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun anggaran serta menempatkan setiap rupiah sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan yang sifatnya sekunder akan kita tunda. Kita fokus pada program primer yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Hadir dalam sidang Paripurna, Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekwan, Sekda, TNI- Polri, Jajaran OPD, Camat serta lurah kota Pangkalpinang.
