Caption Foto: Juhaini mewakili Wali Kota Pangkalpinang menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian secara virtual, Senin (20/10/2025).
Penulis : Haryani,C IJ,, C.PW
Wartapublik.com, Pangkalpinang — Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Senin (20/10/2025) di Smart Room Center kantor Wali kota Pangkalpinang.
Dalam kegiatan ini, Wali Kota Pangkalpinang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Juhaini.
Rakor tersebut membahas berbagai langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan penyaluran anggaran dan pelaksanaan program di daerah agar dapat berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Ia juga menyoroti kendala keterlambatan petunjuk teknis (juknis) dari beberapa kementerian yang berpengaruh terhadap lambatnya realisasi program daerah.
“Kalau juknis terlambat, tentu pelaksanaan di daerah juga ikut tertunda. Karena itu, kementerian terkait perlu segera mempercepat penyusunan juknis agar eksekusi anggaran bisa berjalan sejak awal tahun,” ujar Tito.
Selain itu, Tito menyoroti rendahnya realisasi belanja modal di sejumlah daerah yang seharusnya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
“Belanja modal baru sekitar 58 persen. Padahal, ini yang langsung menyentuh pembangunan dan membuka lapangan kerja. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas. Kalau uang bergerak, ekonomi ikut hidup,” katanya.
Dalam kesempatan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pesan khusus kepada para kepala daerah untuk menjaga inflasi benar-benar sesuai target yang telah dicanangkan pemerintah tiap tahunnya. memaparkan perkembangan inflasi nasional yang relatif terkendali. Dari 38 provinsi, 37 di antaranya mencatat inflasi positif, sementara Maluku Utara sedikit mengalami deflasi. Ia menyebut capaian tersebut menunjukkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga harga pangan dan kestabilan pasokan berjalan cukup baik.
“Pengendalian harga bukan hanya soal ekonomi, tapi juga stabilitas sosial dan politik. Kepala daerah yang bisa menjaga kestabilan harga, terutama harga beras, akan mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, data menunjukkan realisasi belanja APBD nasional hingga September 2025 baru mencapai sekitar 51,3 persen dari total Rp1.389 triliun. Angka ini disebut terendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Percepatan realisasi belanja, terutama belanja produktif, perlu ditingkatkan pada triwulan terakhir tahun ini,” kata Pubaya
Di sisi lain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang akan menindaklanjuti arahan Mendagri dengan mempercepat belanja yang berkualitas serta memperkuat tata kelola keuangan daerah.
“Ada tiga hal utama yang kami tekankan, yaitu percepatan realisasi belanja yang tepat sasaran, peningkatan layanan publik, dan penguatan tata kelola serta integritas aparatur. Ini penting agar investor percaya dan ekonomi daerah semakin tumbuh,” ujar Juhaini.
Ia juga menambahkan, Pemkot Pangkalpinang akan menggandeng instansi terkait dalam upaya pencegahan potensi penyimpangan serta mendorong efisiensi penggunaan anggaran.
