Caption Foto: Kepala Kanwil HAM Babel Suherman Narasumber dari Biro Adpim Babel Rosalina bersama perwakilan SMSI Babel Ferdian dan anggota dalam sosialisasi Kehumasan dan Media, Selasa ( 25/11/25) di Bangka City Hotel.
Wartawan : Riski|Editor : Haryani
Wartapublik.com, Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Kepulauan Bangka Belitung menggelar Sosialisasi Penguatan Pengelolaan Kehumasan dan Media Massa, Selasa (25/11/25). di Bangka City Hotel
Kegiatan ini diikuti insan pers, organisasi media, perangkat pemerintah daerah, serta perwakilan dari berbagai lembaga komunikasi publik.
Kepala Kanwil HAM Babel, Suherman, membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa humas dan media massa merupakan pilar penting dalam memperkuat transparansi serta kepercayaan publik.
“Humas bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi membangun citra, kepercayaan, dan memastikan pesan pemerintah sampai dengan benar kepada masyarakat,” ujarnya.
Suherman menjelaskan, perubahan struktur organisasi setelah terbentuknya Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan Perpres Nomor 156 Tahun 2024. Babel termasuk dalam 20 provinsi yang telah memiliki Kantor Wilayah HAM sendiri, setelah sebelumnya berada di bawah Kanwil Hukum dan HAM.
Menurutnya, penetapan Babel sebagai Kanwil HAM mandiri tidak lepas dari capaian daerah yang konsisten berada dalam lima besar nasional kategori Kabupaten/Kota Peduli HAM serta prestasi Babel dalam penyampaian data aksi HAM.
Kegiatan ini diikuti 20 perserta media yang tergabung dalam organisasi pemilik media JMSI dan SMSI Babel.
Sosialisasi Kementerian HAM ini melibatkan dua narasumber yaitu Ferdian Zakaria dari perwakilan media sedangkan Rosalina daru Biro Administrasi Pimpinan (Adpim ) Provinsi Babel.
Dalam kesempatan, Rosalina menjelaskan bahwa pihaknya bertugas mengakomodasi seluruh aktivitas pimpinan daerah Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda mulai dari surat-menyurat hingga publikasi resmi.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi dalam produksi konten dilakukan dari tingkat bawah hingga atas. Prosesnya dimulai dari liputan lapangan, dilanjutkan oleh fotografer dan videografer, kemudian masuk ke editor, hingga menjadi produk komunikasi yang layak dipublikasikan.
“Kami bekerja sebagai sebuah tim besar. Produk komunikasi pemerintah harus menjaga marwah pimpinan, sekaligus menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan publik,” tuturnya.
Rosalina menambahkan bahwa humas pemerintah bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, empati, serta citra positif di mata masyarakat.
“Ada kalanya muncul pemberitaan yang tidak sesuai dan perlu diluruskan. Tantangannya adalah menjaga pesan tetap positif dan berdampak, sehingga program pemerintah dipahami dengan tepat,” jelasnya.
Rosalina juga menyinggung saat sesi tanya jawab dengan awak media soal anggaran publikasi tahun 2026 kerjasama akan di bicara dengan pimpinan dalam hal ini gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat ini.
” Intinya, untuk kerjasama dengan media akan dirapat terlebih dahulu seperti apa mekanismenya, dan akan di sesuaikan dengan anggarannya, ” tuturnya .
Sementara itu, Perwakilan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Babel, Ferdian, sebagai narasumber menyoroti pentingnya media dalam membentuk ekosistem informasi yang sehat.
Ia menegaskan bahwa media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik, mendorong transparansi, hingga mempercepat respons pemerintah terhadap isu yang berkembang.
“Media adalah salah satu pilar keempat demokrasi sejajar dengan lembaga lain, eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang memiliki fungsi kontrol sosial,” ujar Ferdian.
Menurutnya, media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga pengawas yang memastikan penyelenggaraan layanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
“Tanpa media, kebijakan tidak tersampaikan. Media membantu pemerintah sekaligus mengawasi jalannya pelayanan publik,” tambahnya.
Ferdian juga mendorong agar pemerintah dan media semakin memperkuat sinergi, terutama menghadapi era digital yang serba cepat dan penuh informasi liar.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, media, dan insan humas agar informasi publik tersampaikan secara akurat, transparan, dan berdampak positif bagi masyarakat.
