Caption Foto : Prof Saparudin (Prof Udin) memberikan klarifikasi terkait isu pemeriksaan KPK di Pangkalpinang.
Editor : Haryani
Wartapublik.com, Pangkalpinang— Prof Saparudin atau Prof Udin secara tegas membantah isu yang kembali beredar di publik terkait kabar dirinya pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pungutan liar dalam tata niaga lada putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Prof Udin menegaskan, informasi tersebut merupakan kabar lama yang tidak benar dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Saya tidak ingin kabar lama ini kembali mencuat dan membentuk opini negatif di tengah masyarakat,” ujar Prof Udin kepada media, Rabu (24/12/2025).
Ia menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Direktur PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (BBBS), dirinya tidak pernah diperiksa oleh KPK sebagaimana isu yang beredar. Kehadiran KPK di Bangka Belitung saat itu, menurutnya, hanya sebatas koordinasi dan upaya pencegahan.
“Tidak pernah ada pemeriksaan terhadap saya oleh KPK. Kehadiran KPK waktu itu hanya untuk koordinasi dan pencegahan,” tegasnya.
Prof Udin justru mengungkapkan bahwa hasil dari kunjungan KPK tersebut berupa rekomendasi positif yang menekankan pentingnya perbaikan sistem, tata kelola, serta pengawasan dalam rantai tata niaga lada putih agar lebih transparan dan memberikan nilai tambah bagi petani.
Ia menilai, rekomendasi tersebut sekaligus membantah narasi yang menyebut adanya persoalan hukum personal, serta menunjukkan bahwa langkah yang diambil PT BBBS saat itu berfokus pada pembenahan tata niaga.
“Kehadiran BUMD PT BBBS justru bagian dari upaya memperbaiki tata niaga lada agar lebih adil dan berpihak kepada petani,” ujarnya.
Prof Udin berharap masyarakat dapat menyaring informasi secara cermat dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang tidak berdasar.
“Informasi harus disampaikan secara berimbang dan akurat, bukan dibangun di atas spekulasi yang bisa merugikan banyak pihak,” pungkasnya.
