Caption Foto :Ratusan massa dari Pejuang Gayatri Rajapatni saat menggelar aksi damai di halaman DPRD Tulungagung, Kamis (11/9/2025), menuntut penutupan galian C ilegal dan proyek Shangrila Memorial Park.
WARTAPUBLIK.COM
TULUNGAGUNG – Ratusan massa yang menamakan diri Pejuang Gayatri Rajapatni menggelar aksi damai di halaman DPRD Tulungagung, Kamis (11/9/2025). Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah daerah bertindak tegas terhadap maraknya galian C ilegal, pelanggaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta keberadaan proyek Shangrila Memorial Park Ngepoh yang dinilai tidak memiliki dasar hukum perda.
Massa datang dengan membawa poster dan spanduk berisi tuntutan. Orasi disampaikan secara bergantian, menuntut transparansi pelayanan publik, pembubaran Dewan Pengawas RSUD dr. Iskak yang dianggap sarat kepentingan politik, hingga peningkatan layanan kesehatan untuk rakyat kecil.
“Kami beri waktu hingga Oktober 2025. Kalau tidak segera dijalankan, aksi kami berikutnya akan lebih besar,” tegas Billy, salah satu perwakilan massa.
Penasihat hukum massa, Mohammad Ababilil Mujaddidyn, mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib. Ia juga berterima kasih atas kesediaan para pejabat daerah menemui langsung massa, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kapolres, hingga Dandim 0807 Tulungagung.
“Alhamdulillah aksi ini damai, aman, dan tanpa anarkis. Semoga tuntutan kami benar-benar segera dilaksanakan,” ujarnya.
Massa membagi tuntutannya dalam tiga kategori:
A-8 (instan/2×24 jam): tindakan cepat terhadap galian C ilegal dan proyek tanpa izin.
B-3 (jangka pendek/14×24 jam): perbaikan tata kelola pelayanan publik dan transparansi kebijakan daerah.
C-17 (jangka menengah/reformasi birokrasi): pemberantasan mafia pendidikan, penguatan UMKM dan BUMDes, penerapan merit system dalam rotasi jabatan, hingga desakan agar DPRD berani menggunakan hak interpelasi maupun hak angket jika pemerintah tidak tegas menutup proyek ilegal.
Menurut perwakilan aksi, perjuangan ini bukan sekadar simbolik, melainkan ultimatum keras agar pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Ini bukan sekadar aksi seremonial. Jika tuntutan kami diabaikan, maka gerakan selanjutnya akan lebih besar,” seru orator aksi.
Sikap DPRD
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung menyampaikan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi massa dan membahasnya bersama pemerintah daerah. Ia menilai aksi damai ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat.
“Masyarakat datang ke DPRD berarti masih percaya kepada kita. Harapannya, semua pihak bisa duduk bersama mencari solusi terbaik,” ungkapnya. ( jians)
