WARTAPUBLIK.COM, Pangkalpinang– Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Pj Wali Kota menghadiri rapat pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (26/5/2025).
Dalam rapat tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI menyampaikan bahwa ada tiga hambatan utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu:
- Sistem perizinan yang belum efisien,
- Keterbatasan infrastruktur,
- Rendahnya produktivitas sektoral.
Menteri Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 sebesar 5,8% hingga 6,3%, sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan pada kisaran 2,4% hingga 4,0%.
“Pemerintah mendorong pencapaian target itu melalui lima strategi utama, yaitu insentif dan fasilitasi investasi sesuai sektor unggulan daerah, pengembangan investasi berbasis keunggulan wilayah, kebijakan moneter dan sektor keuangan yang efektif, peningkatan iklim investasi dengan kepastian hukum, serta penyediaan investasi pemerintah dan BUMD untuk sektor publik dan kebutuhan dasar,” ujar Juhaini mengutip paparan Menteri Bappenas.
Juhaini juga menjelaskan, Pemkot Pangkalpinang akan menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi daerah dengan arah kebijakan nasional. Sebelumnya, ekonomi Kota Pangkalpinang sempat terkontraksi sebesar 3,2% pada tahun lalu, dan ditargetkan tumbuh 5% pada 2026. Namun, setelah mendengar arahan dari pemerintah pusat, target akan disesuaikan ke kisaran 2,4% hingga 4,0%.
Terkait pengendalian inflasi, Juhaini menyampaikan bahwa inflasi Kota Pangkalpinang masih dalam kategori terkendali. “Per April 2025, inflasi berada di angka 1,67% dan month-to-month (mtm) sebesar 0,8%. Ini masih sesuai arahan Mendagri dan menunjukkan stabilitas harga yang terjaga,” ungkapnya.
Pengendalian inflasi di daerah terus dilakukan dengan mengacu pada strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. ( Hary)
