PANGKALPINANG – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, mengeluarkan peringatan keras terhadap praktik pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), khususnya terkait aktivitas politik di rumah ibadah.
Pernyataan tegas itu disampaikan saat Unu menjadi pembina Apel Gabungan ASN Pemerintah Kota Pangkalpinang di halaman Kantor Wali Kota, Senin (4/8/2025). Dalam sambutannya, ia secara terang-terangan menyinggung adanya oknum ASN Setda Kota Pangkalpinang yang merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sekaligus Asisten, namun diduga melakukan aktivitas politik di masjid.
“Saya sudah sampaikan sejak awal bahwa netralitas ASN adalah harga mati. Tapi masih ada juga yang coba-coba bermain politik, bahkan membawa-bawa jabatan dan agama, lalu berkampanye di tempat ibadah. Ini tidak bisa dibiarkan!” tegas Unu di hadapan ratusan peserta apel.
Unu menekankan bahwa rumah ibadah tidak boleh dijadikan arena kampanye karena melanggar etika dan bertentangan dengan aturan.
“Rumah ibadah itu tempat suci, bukan ruang politik. Jangan kotori dengan kepentingan pribadi. ASN harus tahu batasannya, tahu aturan. Jangan karena jabatan lalu merasa bisa seenaknya,” ujarnya.
Menurutnya, aturan tentang netralitas ASN diatur dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah, hingga Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada.
“Sanksinya jelas. Kalau masih nekat, akan ditindak. Bisa dari atasan, bisa dari Bawaslu, KASN, BKN, bahkan bisa sampai ke APH kalau masuk ranah pidana. Ini bukan ancaman, tapi penegakan aturan,” katanya.
Selain menegaskan soal netralitas, Unu juga memberikan apresiasi kepada para pensiunan KORPRI atas pengabdian mereka, menyerahkan sertifikat Koperasi Merah Putih untuk memperkuat ekonomi berbasis koperasi, dan membagikan Bendera Merah Putih secara simbolis kepada masyarakat sebagai bagian dari peringatan HUT ke-80 RI.
“Pensiun itu hanya status. Ilmu, pengalaman, dan semangat membangun tetap dibutuhkan untuk kemajuan kota,” ucapnya.
Acara berlangsung khidmat dan dihadiri kepala OPD, camat, lurah, pengurus koperasi, perwakilan KORPRI, dan tokoh masyarakat. (*)
