Caption Foto : Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya bersama Gubernur Hidayat Arsani memimpin rapat mediasi antara PT Timah Tbk dan penambang rakyat di Ruang Tanjung Pendam, Senin (3/11/2025).
Editor : Haryani, C.IJ,, C.PW
Wartapublik.com, Pangkalpinang — Konflik berkepanjangan antara penambang rakyat dan PT Timah Tbk akhirnya menemui titik terang. DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berhasil memediasi pertemuan yang mempertemukan kedua belah pihak, Senin (3/11/2025), di Ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Babel.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Gubernur Babel Hidayat Arsani, jajaran Forkopimda, para bupati/wali kota, serta Direktur Utama PT Timah Tbk. Dalam rapat itu, disepakati dua poin penting sebagai langkah penyelesaian polemik tambang rakyat di Babel.
Didit Srigusjaya menjelaskan, kesepakatan tersebut lahir dari semangat bersama untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi penambang rakyat tanpa mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan.
“Yang salah itu oknum mitra. Dirut PT Timah dan Gubernur sepakat, jika ada mitra yang membeli timah dengan harga tidak layak, izinnya akan dicabut. Itu sudah clear,” tegas Didit usai rapat.
Adapun dua poin kesepakatan yang dihasilkan, yaitu:
1. PT Timah wajib membeli hasil tambang rakyat dengan harga yang layak, minimal senilai 10 kilogram beras untuk setiap 1 kilogram timah. Ketentuan ini untuk menjamin kesejahteraan penambang sesuai nilai ekonomi timah di pasar global.
2. PT Timah memberikan izin kepada masyarakat untuk menambang di wilayah IUP perusahaan, dengan syarat seluruh hasil produksi dijual langsung kepada PT Timah.
Didit menegaskan, DPRD Babel akan terus mengawal implementasi kesepakatan tersebut agar tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas.
“Ini bentuk nyata komitmen kita memperjuangkan hak rakyat tanpa menabrak aturan. DPRD akan terus mengawalnya,” ujarnya.
Kesepakatan ini menjadi awal baru hubungan antara penambang rakyat dan PT Timah yang lebih terbuka, legal, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan hasil mediasi ini, ketegangan yang sempat memanas di lapangan kini mulai mereka
