Caption Foto : Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya memimpin RDP bersama perwakilan masyarakat Bangka dan Bangka Tengah membahas percepatan IPR dan WPR di Ruang Banmus DPRD, Rabu (19/11/25).
Wartawan : Riski | Editor : Haryani
Wartapublik.com, Pangkalpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan masyarakat Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Pertemuan ini membahas percepatan pengusulan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
RDP yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua Eddy Iskandar serta sejumlah anggota dewan. Dalam forum tersebut, DPRD menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan penambang rakyat untuk mempercepat proses perizinan.
Didit Srigusjaya menuturkan, rapat menghasilkan solusi untuk mendorong percepatan usulan WPR di Kabupaten Bangka yang sebelumnya dinilai berjalan lambat. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bangka akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan para penambang untuk menentukan blok-blok potensial yang mengandung timah.
Menurut Didit, WPR di sejumlah daerah sebenarnya sudah tersedia, namun proses penerbitan IPR masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi syarat utama.
“IPR ini wewenangnya ada di provinsi, dan Perda sedang dipersiapkan. Insyaallah bulan depan diusulkan,” ujarnya.
Ia menepis anggapan bahwa Kabupaten Bangka lambat dalam proses pengusulan. Menurutnya, yang terjadi adalah miskomunikasi, bukan keterlambatan. Didit juga memaparkan progres WPR dan IPR di daerah lain seperti Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur yang dinilai lebih siap.
DPRD Babel, kata Didit, kini fokus mempercepat langkah ke depan, bukan mencari pihak yang disalahkan. Ia menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan, termasuk ke Belitung pada akhir pekan, guna memastikan percepatan penetapan WPR di seluruh wilayah Babel.
