Caption Foto : Ketua DPRD Babel menerima perwakilan driver ojek online yang menyampaikan aspirasi terkait pemotongan aplikasi dan tarif layanan, Kamis (20/11/25) di Banmus.
Penulis : Haryani
Wartapublik.com, Pangkalpinang— Puluhan pengemudi ojek online (ojol) di Bangka Belitung mendatangi DPRD Provinsi Babel untuk menyampaikan sejumlah keluhan, terutama terkait besarnya potongan (fee) yang dilakukan perusahaan aplikasi. Mereka meminta DPRD turun tangan dan mendorong hadirnya aplikator lokal yang lebih berpihak kepada para mitra driver.
Kedatangan para driver diterima langsung oleh Ketua DPRD Didit Srigusjaya di ruang Badan Musyawarah ( Banmus), Kamis (20/11/25).
Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan disampaikan, mulai dari tingginya potongan aplikasi, ketidakjelasan tarif, hingga kendala pendaftaran BPJS.
Ketua DPRD Babel menjelaskan, persoalan pemotongan oleh aplikator sudah menjadi keluhan umum di berbagai daerah. Namun, Babel memiliki kondisi ekonomi yang berbeda dengan provinsi lain, termasuk tingkat inflasi yang tinggi.
“Pemotongan yang terlalu besar berdampak langsung pada penghasilan driver. Ini yang harus kita sikapi,” ujarnya.
Ia menegaskan, untuk ojek online roda empat, pengaturan tarif masih mengacu pada Peraturan Gubernur tahun 2019 yang dinilai sudah tidak relevan. Sementara tarif ojek online roda dua berada di bawah kewenangan kementerian. Namun, ia menyebutkan bahwa sanksi atas pelanggaran pemotongan justru berada di kementerian berbeda, sehingga penanganan sering terhambat.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Babel mengusulkan pembentukan aplikator lokal yang berada di bawah pengawasan Dinas Kominfo Babel. Aplikator lokal dinilai bisa menekan potongan, lebih menyesuaikan tarif dengan kondisi daerah, dan menjaga distribusi pendapatan para driver.
“Beberapa provinsi seperti Kalimantan Selatan sudah memakai aplikator lokal. Kalau mereka bisa, kita juga harus bisa,” kata Ketua DPRD.
Ketua DPRD kembali menegaskan, aplikator lokal dapat membantu pemerintah daerah menetapkan tarif yang lebih adil, sekaligus mengurangi dominasi aplikator besar yang kerap mengubah ketentuan sepihak.
“Apabila Pemprov Babel bisa mewujudkan aplikasi ojol sendiri tentu bisa meningkatkan PAD juga, ” tutupnya.
Sementara itu, Perwakilan driver, Revi Setiawan selaku Ketua Unit Reaksi Cepat (URC) Online Pangkalpinang, menegaskan bahwa pemotongan yang mereka alami sudah tidak masuk akal.
“Potongannya ada yang lebih dari 20 persen. Belum lagi potongan ke restoran dan konsumen. Kami bukan tidak bersyukur, tapi tolong kami dimanusiakan,” ujar Revi.
Para driver juga mempertanyakan dasar hukum potongan aplikasi yang dinilai tidak transparan. Mereka berharap DPRD menghadirkan perusahaan aplikator untuk menjelaskan langsung mekanisme pemotongan.
Dalam pertemuan itu, driver juga mengeluhkan kendala pendaftaran BPJS, seperti data yang tidak sinkron atau hanya sebagian anggota keluarga yang terdaftar. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi perbaikan data secara kolektif.
