Caption Foto: Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menyampaikan hasil rapat Banggar terkait persetujuan pergeseran anggaran menjelang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Editor : Haryani
Wartapublik.com, PANGKALPINANG —Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar pimpin rapat menjelang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin (13/04/2026).
Eddy Iskandar menyampaikan, DPRD Babel menyepakati usulan pergeseran anggaran dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah program prioritas yang harus segera direalisasikan, terutama setelah terbitnya petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Menurutnya, beberapa kegiatan membutuhkan percepatan pelaksanaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada rincian anggaran sebelum masuk tahap perubahan APBD.
“Dalam rapat Banggar, kami membahas usulan pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD. Ada beberapa kegiatan yang memang harus segera dilaksanakan karena membutuhkan waktu cepat dan perlu penyesuaian sesuai juknis,” ujarnya.
Eddy menjelaskan, usulan tersebut berasal dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk sektor pendidikan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyesuaian hanya dilakukan pada rincian program, tanpa mengubah total nilai anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Perubahan ini tidak mengubah total anggaran, hanya menyesuaikan detail kegiatan di dalamnya. Karena APBD ditetapkan November, sementara petunjuk teknisnya baru keluar Desember, maka perlu dilakukan penyesuaian,” jelasnya.
Selain membahas pergeseran anggaran, rapat Banggar juga menyoroti sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dana bagi hasil (DBH) sawit tahun 2024 sebesar Rp1,2 miliar. Dana tersebut, kata Eddy, harus segera dirinci sebagai dasar pelaporan dan pengajuan DBH sawit pada tahun berikutnya.
“Ada sekitar Rp1,2 miliar yang harus segera dibuat rincian kegiatannya, karena ini akan menjadi dasar pelaporan untuk pengajuan DBH sawit selanjutnya,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD Babel juga menyetujui penambahan anggaran untuk biaya sewa pesawat bagi jemaah haji asal Bangka Belitung menuju embarkasi di Palembang. Penambahan ini dipicu kenaikan biaya operasional, terutama akibat fluktuasi harga minyak dunia.
“Dengan kondisi saat ini, terutama kenaikan harga minyak, maka perlu ada penambahan anggaran. Ini penting, karena pelayanan jemaah tidak boleh terganggu,” katanya.
Eddy memastikan seluruh fraksi di Banggar DPRD Babel telah menyatakan persetujuan atas usulan tersebut.
“Alhamdulillah semua fraksi sepakat dengan usulan ini,” ungkapnya.
Meski demikian, DPRD memberikan catatan khusus terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari DBH, khususnya untuk kegiatan sosial agar penyalurannya tepat sasaran.
“DPRD berharap, Jangan sampai salah sasaran. Penerima harus jelas, nama dan alamatnya harus benar, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
Rapat Banggar juga dihadiri oleh Sejumlah anggota DPRD bersama jajaran OPD di pemprov Babel.
