Caption Foto: Wakil Bupati Bangka Barat H. Yus Derahman memimpin sidak dan penertiban speedboat yang diduga terkait aktivitas tambang ilegal di Pantai Pasir Kuning, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang.
Wartawan : KMR
Wartapublik.com, Tempilang — Wakil Bupati Bangka Barat, H. Yus Derahman, turun langsung memimpin inspeksi mendadak (sidak) dan penertiban speedboat yang diduga terkait aktivitas tambang ilegal di kawasan Pantai Pasir Kuning, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Selasa (14/4/2026).
Dalam sidak tersebut, Yus Derahman menegaskan pemerintah daerah tidak lagi memberikan toleransi terhadap aktivitas ilegal di wilayah pesisir.
“Ultimatum sudah kita berikan dua sampai tiga hari lalu. Hari ini kita pastikan tidak ada lagi speedboat yang beroperasi. Kalau masih ada, kita tindak tegas,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan, aktivitas speedboat yang sebelumnya bebas keluar-masuk kawasan pantai disebut mengalami penurunan signifikan. Pemerintah daerah juga memastikan penertiban akan dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, kawasan Pantai Pasir Kuning harus dikembalikan sesuai fungsinya sebagai ruang hidup masyarakat pesisir dan potensi destinasi wisata.
“Kita tidak ingin ada lagi aktivitas ilegal di sini. Tidak ada lagi speedboat, tidak ada lagi pondok liar, tidak ada lagi praktik yang merusak. Pantai ini harus bersih total,” tegasnya.
Yus Derahman menilai persoalan tersebut bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap lingkungan dan mata pencaharian masyarakat.
“Kalau dibiarkan, kita bisa kehilangan pantai dan ruang hidup masyarakat,” katanya.
Pantai Pasir Kuning yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan nelayan dan wisata alam, belakangan disebut mengalami perubahan akibat aktivitas tambang ilegal, bangunan liar, serta lalu-lalang speedboat.
Pemerintah daerah, kata dia, akan menjadikan langkah penertiban ini sebagai awal pemulihan kawasan pesisir.
Selain penegakan hukum, Pemkab Bangka Barat juga berencana mendorong pengembangan Pantai Pasir Kuning sebagai destinasi wisata unggulan.
Ia meminta seluruh unsur, mulai dari RT, pemerintah desa, hingga dinas terkait, ikut terlibat dalam pendataan dan perencanaan kawasan.
“Pantai ini punya masa depan. Kita akan dorong sampai ke pusat. Tapi harus bersih dulu dari aktivitas ilegal,” pungkasnya.
