Scroll untuk baca artikel
Berita

PT TIMAH Libatkan Pemangku Kepentingan Bahas Pembaruan RIPPM di Bangka

478
×

PT TIMAH Libatkan Pemangku Kepentingan Bahas Pembaruan RIPPM di Bangka

Sebarkan artikel ini

Caption Foto: PT TIMAH bersama pemangku kepentingan menggelar FGD pembaruan RIPPM di Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Editor : Haryani
Wartapublik.com, BANGKA — PT TIMAH (Persero) Tbk menggelar Focus Group Discussion (FGD) multipihak untuk membahas pembaruan Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Gedung Cassiterite, Timah Learning Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Senin (4/5/2026).

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Kabupaten Bangka, organisasi perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, akademisi, media, hingga unsur masyarakat.

Departement Head Corporate Communication PT TIMAH, Anggi Budiman Siahaan, mengatakan pembaruan RIPPM dilakukan untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat selaras dengan kebutuhan dan arah pembangunan daerah.

“Melalui forum ini, kami ingin menghimpun masukan agar program yang disusun lebih relevan, terukur, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

RIPPM PT TIMAH mencakup delapan pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan komunitas, dan infrastruktur.

Dalam pembaruan kali ini, fokus diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dan infrastruktur.

Dalam diskusi, sejumlah isu strategis mengemuka, di antaranya pemerataan akses pendidikan, penguatan kapasitas guru, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, digitalisasi pemasaran, hingga pengelolaan lingkungan dan revitalisasi lahan eks tambang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Thony Marza, menilai forum ini penting untuk menyelaraskan program perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Program CSR dan PPM PT TIMAH selama ini telah dirasakan masyarakat. Dengan forum ini, ke depan program bisa lebih terarah dan terintegrasi,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Riding Panjang, Fajar S, yang berharap kolaborasi antara pemerintah desa dan perusahaan semakin konkret dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Direktur I Akademik Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Irwan, menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam penyusunan RIPPM akan membuat program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

FGD ini menjadi bagian dari upaya PT TIMAH menyusun program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *