Caption Foto: PT Timah bersama pemerintah daerah dan masyarakat menggelar forum konsultasi publik pembaruan RIPPM di Kabupaten Bangka Selatan.
Editor : Haryani
Wartapublik.com, BANGKA SELATAN — PT Timah (Persero) Tbk menggelar forum konsultasi publik pembaruan Dokumen Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Kabupaten Bangka Selatan, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wasprod PT Timah ini menjadi wadah diskusi antara perusahaan, pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat guna menyusun program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Forum tersebut dihadiri perwakilan Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, OPD Kabupaten Bangka Selatan, enam camat, 20 kepala desa, hingga unsur KNPI.
Department Head Corporate Communication PT Timah, Anggi Siahaan, mengatakan forum ini merupakan bagian dari penyusunan pembaruan RIPPM yang sebelumnya juga telah dilakukan di sejumlah wilayah operasional perusahaan lainnya.
“FGD ini menjadi momentum penting untuk menyerap masukan dari pemerintah daerah dan perangkat desa agar program PPM yang dijalankan perusahaan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Anggi, pembaruan RIPPM difokuskan pada tiga hal utama, yakni menyerap aspirasi masyarakat, memaparkan capaian program sebelumnya, serta merumuskan pola kolaborasi yang lebih efektif antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
Pembahasan dilakukan melalui lima pilar utama pemberdayaan, meliputi pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan ekonomi mandiri, dan pelestarian lingkungan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hefi Nuranda, berharap pembaruan RIPPM mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak aktivitas pertambangan.
“Harapan kami, program ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
