Caption Foto: Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar saat memberikan keterangan usai rapat Banggar terkait persetujuan pergeseran anggaran menjelang perubahan APBD 2026.
Editor : Haryani
Wartapublik.com, Pangkalpinang — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati usulan pergeseran anggaran menjelang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat yang digelar pada Senin (13/4/2026).
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, mengatakan pergeseran anggaran dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah program prioritas yang harus segera dilaksanakan, terutama setelah terbitnya petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Dalam rapat Banggar, kami membahas usulan pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD. Ada beberapa kegiatan yang harus segera dijalankan karena membutuhkan penyesuaian sesuai juknis,” ujarnya.
Menurut Eddy, usulan tersebut berasal dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk sektor pendidikan. Pergeseran hanya dilakukan pada rincian kegiatan tanpa mengubah total nilai anggaran yang telah ditetapkan.
“Perubahan ini tidak mengubah total anggaran, hanya penyesuaian pada detail kegiatan. Karena APBD ditetapkan pada November, sementara juknis baru keluar Desember, maka perlu ada penyesuaian,” jelasnya.
Selain itu, Banggar juga membahas sisa dana bagi hasil (DBH) sawit tahun 2024 sebesar Rp1,2 miliar yang masih tersisa sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
Dana tersebut, kata Eddy, harus segera dirinci penggunaannya agar tidak menghambat proses pelaporan dan pengajuan DBH sawit pada tahun berikutnya.
“Ada sekitar Rp1,2 miliar yang harus segera dibuat rincian kegiatannya. Ini menjadi dasar pelaporan untuk pengajuan DBH sawit selanjutnya,” tegasnya.
Dalam rapat itu, DPRD juga menyetujui penambahan anggaran untuk sewa pesawat bagi jemaah haji asal Bangka Belitung menuju embarkasi di Palembang.
Penambahan anggaran tersebut dipengaruhi kondisi global, terutama kenaikan harga minyak yang berdampak pada biaya transportasi udara.
“Pelayanan jemaah haji tidak boleh terganggu, sehingga perlu ada penyesuaian anggaran,” katanya.
Eddy memastikan seluruh fraksi di Banggar DPRD Babel telah menyatakan persetujuan terhadap usulan pergeseran anggaran tersebut.
Meski demikian, DPRD memberikan catatan khusus terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari DBH untuk kegiatan sosial agar tepat sasaran.
“Penerima bantuan harus jelas, nama dan alamatnya harus benar, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
