Penandatangan kerja sama ini ditandatangi oleh Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Katarina Endang Sarwestri yang turut disaksikan oleh Direktur SDM PT Timah Hendra Kusuma Wardana dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Riyono yang berlangsung di Hotel The Trans Luxury Hotel Bandung , 23-24 Oktober 2024.
Selain itu, penandatangan kerja sama ini juga disertakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
Selain melaksanakan penandatangan kerja sama tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, juga digelar workshop Tata Kelola Penanganan Aset PT Timah.
Workshop ini menghadirkan narasumber Praktisi Riyono, SH, M.Hum. dan Akademisi
Prof. Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH, MH, CN yang diikuti berbagai kepala divisi di lingkungan PT Timah, Direktur PT TKPP dan juga Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh PT Timah.
Adapun ruang lingkup kerja sama ini meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pemberian tindakan hukum lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk pelatihan bersama, Sosialisasi, Magang dan Penyediaan Narasumber, serta kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Katarina Endang Sarwestri menyampaikan apresiasi positif atas kepercayaan PT Timah kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk bekerja sama dalam penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
PT Timah Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan usaha di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian dan menjalankan usaha di bidang industri perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan berbagai jenis bahan galian. Pada saat melaksanakan tupoksinya tidak terlepas dari adanya risiko hukum yang harus dihadapi,” katanya.
“Kejaksaan sebagai salah satu perwakilan instansi negara merasa sangat perlu untuk ikut mensukseskan dan menjaga agar BUMN dapat menjalankan fungsi dan melampaui dengan vaik dan meminimalisir munculnya potensi hukum di kemudian hari.
“Untuk itu melalui kerja sama ini, kami berharap PT Timah Tnk dapat lebih memanfaatkan eksistensi, peran dan fungsi serta kewenangan jaksa pengacara bidang datun agar setiap kegiatannya dapat terlaksana sesuai koridor hukum yang berlaku guna mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif dan efisien,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dani Virsal berharap hubungan kerja sama antara PT Timah Tbk dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dapat berjalan dengan baik dnegan pihak Kejaksaan. Khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung.
Kami berharap Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum kepada PT TIMAH Tbk serta Anak Perusahaan khususnya pada pertimbangan dan pendampingan hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menjalankan proses bisnis PT TIMAH Tbk khususnya di Wilayah Jawa Barat yang meliputi Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Bandung ,” ucap Dani.
Kedepan Dani berharap, kerja sama yang telah terjalin berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat berjalan secara harmonis dalam membantu pelaksanaan bisnis PT TIMAH Tbk selaku Perusahaan Pertambangan Timah yang tergabung pada Grup MIND ID Badan Usaha Milik Negara.
PT Timah percaya bahwa dengan adanya dukungan dari Kejaksaan Tinggi, tata kelola perusahaan akan semakin kuat dan meminimalisir risiko hukum. Ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan norma hukum dan etika.
Melalui kerja sama ini, PT Timah memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Hal ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang taat hukum dan beretika, serta mampu memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan. (*)
