WARTAPUBLIK.COM, PANGKALPINANG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menyatakan bahwa pembahasan perubahan anggaran saat ini difokuskan pada penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah.
Ia menjelaskan bahwa meskipun tidak ada perubahan signifikan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sejumlah penyesuaian tetap harus dilakukan karena pendapatan daerah belum mencapai target.
“Perubahan ini lebih bersifat penyesuaian. Karena pendapatan belum tercapai, otomatis ada pengurangan, termasuk dalam belanja pemerintah dan belanja pegawai,” ujar Eddy, Rabu (tanggal bisa disesuaikan).
DPRD mencatat pengurangan anggaran secara keseluruhan diperkirakan mencapai 17 persen dari total dalam APBD induk. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Meski begitu, Eddy menekankan bahwa program-program prioritas tetap didorong untuk dilanjutkan, salah satunya percepatan pembangunan rumah sakit rujukan spesialis stroke dan jantung.
“Pembangunan rumah sakit ini mendesak. Kita ingin rumah sakit menjadi pusat layanan unggulan bagi penderita stroke dan jantung, yang banyak dikeluhkan masyarakat,” ungkapnya.
Rumah sakit tersebut direncanakan dibangun di lokasi yang berdekatan dengan bandara, guna mempermudah evakuasi medis apabila diperlukan rujukan ke luar daerah.
Terkait keluhan masyarakat soal minimnya dokter yang bekerja sama dengan BPJS di beberapa rumah sakit, Eddy menyebut persoalan itu akan dibahas lebih lanjut oleh Komisi IV DPRD Babel bersama instansi terkait.
“Persoalan layanan rumah sakit ini bukan hanya soal tenaga medis, tapi juga menyangkut alat kesehatan dan sistem pelayanan,” katanya.
Sementara itu, mengenai pelantikan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang baru-baru ini dilakukan, Eddy menjelaskan bahwa pembiayaannya saat ini masih ditopang dana stimulan dari pemerintah pusat. Namun, ke depan daerah harus bersiap menanggung beban anggaran tersebut secara mandiri.
“Kita sudah komitmen mengangkat honorer jadi P3K. Daerah harus siap secara fiskal, apalagi belum jelas sampai kapan bantuan pusat ini berlanjut,” ujarnya.
Eddy menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) agar kebutuhan belanja strategis dan kesejahteraan pegawai dapat terpenuhi secara berkelanjutan. (*)
