WARTAPUBLIK.COM , Pangkalpinang-Ribuan warga dari berbagai desa di Bangka Belitung menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Babel, Senin (21/7/2025), menuntut penghentian rencana penambangan di perairan Desa Batu Beriga.
Massa aksi berasal dari sejumlah wilayah terdampak seperti Lubuk Besar, Lepar Pongok, Tanjung Labu, Batu Beriga, hingga Tanjung Berikat. Mereka menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penetapan wilayah perairan Batu Beriga sebagai zona tangkap nelayan atau zona bebas tambang (zero tambang).
“Permasalahan ini sudah lama kami suarakan. Sudah berulang kali aksi dilakukan, tapi belum juga ada kejelasan. Kami tidak akan mundur sebelum hak kami dikembalikan,” tegas salah satu perwakilan warga Batu Beriga.
Aksi ini mendapat dukungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bangka Belitung. Direktur Eksekutif WALHI Babel, Ahmad Subhan Hafiz, menyampaikan tiga tuntutan utama: penghentian izin tambang baru, evaluasi izin bermasalah, dan pemulihan ekosistem laut yang rusak.
“Kami juga mendesak agar wilayah perairan Batu Beriga dan Batu Perahu ditetapkan sebagai zona tangkap nelayan,” ujar Hafiz.
Menurut Hafiz, Gubernur Babel telah menyetujui rekomendasi masyarakat dan berjanji akan mengirim surat ke pemerintah pusat. Namun ia menekankan pentingnya pengawalan publik agar janji tersebut benar-benar terealisasi.
Penolakan juga disuarakan oleh warga Tanjung Labu, Bangka Selatan. Rela, seorang pedagang, mengungkapkan kekhawatirannya jika tambang beroperasi.
“Mayoritas pelanggan saya adalah nelayan. Kalau laut rusak, mata pencaharian mereka hilang, dan saya ikut terdampak,” kata Rela.
“Nenek moyang kami pelaut, bukan penambang. Kami menolak keras penambangan di laut,” tambahnya.
Aksi yang diikuti sekitar 5.000 orang ini menegaskan bahwa penolakan terhadap tambang laut bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
Perjuangan warga Batu Beriga sendiri sudah berlangsung sejak 2005, menandakan tekad kuat masyarakat dalam mempertahankan hak dan menjaga kelestarian laut. (**)
