Caption foto: Pertemuan Supervisi Terpadu dan Audiensi Social Contracting di ruang rapat Bapperida Kota Pangkalpinang, Rabu (9/4/2026).
Editor : Haryani
Wartapublik.com, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai mendorong penerapan social contracting sebagai strategi baru untuk mempercepat eliminasi AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria.
Langkah ini dibahas dalam Pertemuan Supervisi Terpadu dan Audiensi Social Contracting yang digelar di ruang rapat Bapperida Kota Pangkalpinang, Rabu (9/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dinilai menjadi kunci untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini belum tersentuh secara maksimal oleh layanan kesehatan formal.
Perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes), Caprina Runggu, mengatakan keterbatasan tenaga dan fasilitas kesehatan menjadi salah satu kendala utama dalam pelayanan kepada seluruh sasaran.
“OMS bisa menjadi jembatan untuk menjangkau populasi kunci yang belum tersentuh layanan pemerintah,” ujarnya.
Melalui skema social contracting, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama resmi dengan komunitas, termasuk dalam penyaluran anggaran untuk program kesehatan berbasis masyarakat.
Penerapan skema ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa penanganan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Dengan skema ini, program promotif dan preventif diharapkan lebih efektif karena dilakukan langsung oleh komunitas yang dekat dengan masyarakat sasaran,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti tingginya kasus HIV pada laki-laki. Untuk menekan angka tersebut, sektor industri mulai dilibatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pertambangan, pelabuhan, dan proyek konstruksi.
Dinas Tenaga Kerja diminta aktif mendorong perusahaan agar memberikan edukasi kesehatan kepada pekerja sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap jangkauan layanan kesehatan tidak lagi terbatas pada fasilitas medis, tetapi mampu menjangkau langsung masyarakat hingga ke tingkat komunitas.
Upaya kolaboratif tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian target eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria di Kota Pangkalpinang.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengungkapkan tren kasus AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan.
“Di Pangkalpinang trennya meningkat. Karena itu diperlukan koordinasi kuat antara pemerintah kota dan seluruh OPD, baik sektor kesehatan maupun non-kesehatan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Dessy juga menyoroti tingginya beban penyakit TBC di Indonesia. Menurutnya, Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dunia sebagai penyumbang kasus TBC terbesar setelah India.
Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan.
Pemerintah juga akan memperkuat perencanaan, pelaksanaan program, pencegahan dini, serta pengendalian penyakit secara terpadu.
“Harapannya, derajat kesehatan masyarakat Pangkalpinang bisa meningkat secara nyata,” pungkasnya.
