Caption Foto: Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna memimpin rapat koordinasi bersama Satgas MBG, pengelola SPPG dan yayasan di Balai Betason kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/04/25).
Editor : Haryani
Wartapublik.com, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran, berkualitas, serta tidak menimbulkan persoalan distribusi di sekolah maupun dampak lingkungan.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna saat menghadiri rapat koordinasi bersama Satgas percepatan MBG, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, serta sejumlah perangkat daerah terkait di Pangkalpinang di Balai Betason kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (06/04/26).
Dalam arahannya, ia menekankan bahwa program MBG merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Tujuan utama program ini adalah meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak kita, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pengelola SPPG, sekolah, hingga pihak yayasan.
Ia mengakui, selama beberapa bulan terakhir masih terdapat kendala koordinasi dan komunikasi antarpihak, sehingga diperlukan forum bersama untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pengawasan.
“Karena itu kita duduk bersama, membangun komunikasi yang baik agar pelaksanaan MBG benar-benar maksimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain aspek distribusi makanan, pemerintah juga menyoroti pentingnya kualitas makanan, data pemasok, legalitas usaha, serta pengelolaan limbah.
Wakil wali kota menegaskan, data supplier atau pemasok bahan pangan harus terbuka kepada satgas agar pemerintah dapat melakukan pengawasan jika terjadi persoalan di lapangan, seperti kualitas bahan makanan maupun dugaan keracunan.
“Keterbukaan data supplier sangat penting agar pemerintah bisa melakukan kontrol dan mitigasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Persoalan pengelolaan sampah dan limbah dari dapur MBG juga menjadi perhatian serius. Ia meminta seluruh pengelola memastikan pembuangan sampah dan limbah air dilakukan sesuai aturan pemerintah kota.
“Jangan sampai program nasional ini justru menimbulkan persoalan sampah dan lingkungan. Pengelolaannya harus baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Mie Go menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Satgas percepatan pelaksanaan MBG sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat.
Satgas tersebut bertugas melakukan pendampingan, monitoring, dan pengawasan agar program berjalan sesuai target serta tepat sasaran di seluruh sekolah penerima manfaat.
“Pemkot Pangkalpinang berharap melalui koordinasi yang semakin intensif, program MBG dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi anak dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, ” ringkasnya.
